• October 19, 2021

Kemlu RI: Vanuatu Mengusik Kedaulatan RI dengan Isu HAM

 Kemlu RI: Vanuatu Mengusik Kedaulatan RI dengan Isu HAM

Jayapura – Pemerintah Indonesia menyatakan Vanuatu telah mengusik kedaulatan negara lain yakni terutama Republik Indonesia (RI) dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Sementara itu, Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI di New York, Amerika Serikat, Sindy Nur Fitri, saat mewakili Indonesia di rangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menegaskan  bahwa Vanuatu juga  terus  menggencarkan tuduhan agresif dengan niatan yang buruk dan dasar politik terhadap Negara Republik Indonesia.

“Vanuatu berusaha untuk membuat dunia terkesan dengan apa yang disebut sebagai kekhawatiran terhadap isu HAM,” ujar Sindy Minggu (26/09/2021).

Akan tetapi kenyataannya, HAM versi mereka gagal untuk menyoroti tindakan teror yang tak manusiawi dan keji, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis kriminal bersenjata tersebut.

Tidak hanya itu, menurut Sindy, Vanuatu juga sengaja menutup mata terhadap apa yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok separatis kriminal bersenjata itu.

Hal itu terlihat juga dari beberapa kelompok-kelompok yakni termasuk pembunuhan atas para pekerja kesehatan, pekerja konstruksi, dan personel keamanan.

“Mereka (para korban) adalah orang-orang yang sesungguhnya mendedikasikan hidup mereka bagi masyarakat Papua,” tegas Sindy.

Kemudian menurut Sindy, ketika para pekerja konstruksi yang tak bersalah dibunuh secara keji, mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Saat para guru dibunuh dengan keji, mengapa Vanuatu memilih untuk diam?.

Lanjutnya, hal ini terbukti bahwa pernyataan Vanuatu memang telah mengadvokasi separatisme di bawah kekhawatiran palsu terkait isu HAM.

Selain itu, menurut Sindy banyak negara-negara yang telah berulang kali berupaya untuk mempertanyakan status Papua sebagai bagian dari Indonesia.

“Ini melanggar kegunaan dan prinsip UN Charter Piagam PBB dan juga bertentangan dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama Antar Negara,” tegas Sindy.

Tidak hanya itu, Sindy juga menjelaskan bahwa kita tidak bisa membiarkan pelanggaran berulang terhadap Piagam PBB ini berlanjut di forum ini.

Menurut Sindy, Indonesia merupakan negara majemuk dengan demokrasi yang nyata dan hormat terhadap aturan hukum, praktik pemerintahan yang baik serta keadilan.

“Semua warga negara kita diperlakukan sama, tidak terlepas dari latar belakang sosial budaya, agama, maupun ekonominya,” tutup Sindy.(Indra)

Share via :

Related post