• December 3, 2021

Kemenkumham Pastikan Hukuman Mati Tetap Diatur di RKHUP

 Kemenkumham Pastikan Hukuman Mati Tetap Diatur di RKHUP

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga memastikan ancaman hukuman mati masih diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), di Jakarta, Senin (18/10).

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Kemenkumham Bambang Iriana Djajaatmadja, menegaskan pidana mati disebutkan sebagai salah satu jenis dari pidana yang bersifat khusus di RKUHP.

“Penempatan pidana mati diatur dalam ketentuan tersendiri yakni di luar pidana pokok,” ujar Bambang, Senin (18/10/2021)

Tidak hanya itu, Bambang mengatakan bahwa hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 menunjukkan jenis pidana mati sebagai bentuk upaya terakhir demi mengayomi masyarakat.

Hal tersebut dilakukan karena pada hakikatnya pidana mati juga bukanlah sarana utama untuk mengatur dan memperbaiki namun hal tersebut hanya pengecualian.

Selain itu, Bambang juga menjelaskan adapun Pasal 109 yakni pencantuman hukuman tersebut tidak berdiri sendiri, namun diancamkan secara alternatif yakni dengan pidana perampasan kemerdekaan terpidana.

“Hal ini juga dapat berupa penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun kurungan penjara,” ujar Bambang.

Namun, penerapan pidana mati hanya dikenakan untuk pidana tertentu saja, yang artinya, hukuman tersebut hanya berlaku bagi kejahatan berat.

Yakni seperti makar, pembunuhan berencana, korupsi, narkotika, tindak pidana berat HAM, maupun terorisme.

Sementara itu, menurut Bambang, dalam penjatuhan ancaman pidana mati diterapkan secara bersyarat yakni penundaan pelaksanaan hukuman mati.

“Hal itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111,” tegas Bambang.

Pelaksanaan hukuman tidak dilakukan serta merta akan tetapi melalui masa percobaan paling lama 10 tahun kurungan penjara.

Seperti yang dilansir hal itu selama kurun waktu tersebut terpidana juga diharapkan dapat memperbaiki diri. Jika terpidana mati dapat memperbaiki diri, maka hukuman mati tidak perlu dilakukan dan bisa diganti dengan perampasan kemerdekaan terpidana.

“Secara umum, ancaman pidana mati masih dipertahankan di RKUHP yang didasarkan pada upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan pada kepentingan publik,” ujar Bambang.

Sebelumnya, Kemenkumham juga seringkali menyatakan bahwa proses penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di suatu negara yang penuh dengan keberagaman seperti Indonesia bukan perkara mudah.

Sementara itu, turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan bahwa di negara Indonesia yang merupakan Multi-etnis, Multi-agama dan Multikulturalisme bukanlah suatu perkara yang mudah.

“Di negara yang multi-etnis, multi-agama dan multikulturalisme bukan lah suatu perkara yang mudah,” tutup Edward Omar Sharif Hiariej.(Indra)

Share via :

Related post